Telan APBD Rp 10 Miliar, Dewan Pertanyakan Pemanfaatan Smart City

Ketua Komisi C, DPRD Kota Batu Khamim Tohari

BATU (SurabayaPost.id)- Kalangan DPRD Kota Batu menyoroti Smart City (SC). Mereka mempertanyakan optimalisasi pemanfaatan fasilitas Kota Pintar itu terutama di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Komisi C, DPRD Kota Batu Khamim Tohari, mempertanyakan hal tersebut, Minggu (13/9/2020). Menurut Khamim, kurang berfungsinya Smart City untuk membantu kesulitan, dan hambatan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19, tidak setimpal dengan besaran anggaran yang digelontorkan melalui APBD Kota Batu.

“Tak tanggung-tanggung dalam mewujudkan SC, pemkot Batu tengah menggelontorkan dana kurang lebih Rp 10 miliar anggaran yang bersumber dari APBD Kota Batu Tahun 2017,” katanya.

Itu, kata dia, dinas terkait selaku leading sektor SC adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu, menurut politisi PDI Perjuangan ini se harusnya memiliki banyak terobosan, dan gagasan yang kebih baik, agar tak terkesan hanya jalan ditempat.

“Entah membuat kanal-kanal pengaduan, sosialisasi pencegahan penanganan Covid-19, dan pendataan untuk mendorong pemulihan ekonomi sesegera mungkin,” sarannya.

Untuk itu, Khamim menyerukan buruknya pengelolaan SC yang terkesan pengadaannya saat itu tidak dikonsep secara matang.Dan terkesan hanya menciderai sudut pandang masyarakat Kota Batu terhadap pemerintah.

“Secara detail konsep SC tersebut saya tidak begitu paham. Namun pertanyaan saya, dengan anggaran yang sangat fantastis yang bersumber dari uang rakyat tersebut, apa manfaatnya. Jadi saya berharap SC sebagai program berbiaya mahal harusnya bisa mengakomodir semua kendala atau keluhan masyarakat supaya segera mendapat respon dari pemerintah,” ungkapnya.

Dengan begitu, ungkap dia, tak ingin akibat pengelolaan buruk kinerja Pemkot melalui dinas terkait dipandang tidak maksimal,dan malah menjadi spekulasi pertanyaan banyak pihak fungsi dan manfaatnya.

“Saya berharap dinas terkait sebagai penanggung jawab SC kedepannya mampu menampakkan peran pemerintah dalam situasi carut marut berbagai dampak pandemi,” tegasnya.

Apalagi, tegas dia saat ini, petani di Kota Batu tengah menjerit lantaran tidak bisa menjual hasil panennya.Dengan begitu, seharusnya SC segera mengambil peran agar bisa mengakomodir untuk membantu pemasaran secara online dengan jangkauan lebih luas.

“Karena pemanfaatan SC jika dikelola dengan baik, DPRD nanti akan bisa mendeteksi berbagai masalah sosial yang muncul,dan bisa memetakan mereka dalam data yang akurat, melalui jaringan SC,” ucapnya.

Yang perlu diketahui, menurut Khamim, terkait fungsi dan manfaatnya SC ,itu tercermin pada saat adanya penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) beberapa waktu lalu, kala itu.

“Terkendala dengan rancunya pendataan dalam validasi,dan harusnya bisa terselesaikan dengan mudah, tapi nyatanya SC tak punya peran sama sekali,” sindirnya.

Makanya, kata dia, dari beberapa kalangan DPRD menilai Diskominfo Kota Batu belum maksimal dalam menggunakan teknologi SC.Tragisnya meski begitu dalam setiap tahunnya selalu mendapatkan kucuran dana ratusan juta.

“Itu untuk perawatan dan lainnya.Maka dari itu, saya akan koordinasi dengan rekan – rekan dewan yang lain, dan akan segera memanggil mereka untuk hiring didewan. Itu semua karena berkaitan dengan uang rakyat, maka jangan sampai selalu menggelontor anggaran ,namun tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (Gus)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.