Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB di Gresik ‘Amburadul’

27 May 2019 - 23:46 WIB

GRESIK (SurabayaPost.id)-Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 dengam sistem zonasi dinilai orangtua siswa amburadul. Pasalnya siswa yang tempat tinggalnya dekat dari sekolah yang dituju ternyata juga belum tentu ditrima akibat banyaknya alamat domisili dadakan.

Akibatnya, kebijakan yang tertuang didalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini meresahkan orangtua yang hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah lanjutan.

“Rumah saya sesuai KK jelas lebih dekat dengan SMP Negeri 3 Gresik. Tapi ada anak orang lain yang alamatnya lebih jauh justeru diterima. Kami sebagai orangtua jelas pusing gara-gara sistem zonasi ini. Karena tidak jelas, kami jarus bagaimana. Saya menilai PPDB tahun ini amburadul dan sangat merugikan anak-anak kami ingin mendapatkan sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal kami,” kata Kaji Mad (40) salah satu orangtua siswa yang mengaku rumahnya dekat dengan SMPN 3 Gresik, Senin (27/5).

Orangtua siswa ini menduga ada banyak alamat rumah yang diurus dadakan di kelurahan sehingga rumah siswa yang sebelumnya dekat akhirnya tersingkir. Sedangkan validasi yang dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Gresik hanya sekedar mengecek alamat yang sebenarnya dadakan.

“Alamat harus 6 bulan sebelum pendaftaran. Dan yang terjadi alamatnya sudah diundur bulan Desember. Padahal mereka baru saja mengurus, ini pengakuan dari salah satu orangtua siswa. Dan kami jadi korban mereka. Padahal mereka rumahnya jauh dari alamat SMPN 3,” ungkapnya. “Terpaksa kami mencarinalternatif sekolah swasta. Daripada anak kami tidak sekolah,” tandasnya.

Kepala Dispendik Gresik Mahin mengakui pelaksanaan PPDB tahun ini masih banyak kendala. Sebab, lembaga pendidikan milik pemkab terlalu sedikit. Saat ini tercatat 33 SMPN. “Belum banyaknya sekolah jadi persoalan,” ujarnya.

Karena itu, lulusan SD yang jauh dari sekolah memiliki peluang kecil untuk masuk SMPN. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kebijakan tersebut sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. “Mau bagaimana lagi. Ini sudah jadi kebijakan pusat,” imbuhnya.

Mahin mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi lagi sistem zonasi itu. Pihaknya berencana mengusulkan adanya porsi untuk hasil danem maupun tes masuk. Zonasi guru ke depan juga diterapkan.

Sesuai amanat permendikbud tersebut, dispendik harus menyediakan unit sekolah baru (USB) untuk mengakomodasi para siswa. Tahun ini sudah ada satu USB. Yakni, SMPN 33 Gresik di wilayah Driyorejo. Rencananya, dispendik membuka tiga USB lagi.

Namun, Mahin mengatakan bahwa penambahan USB itu diprioritaskan di wilayah selatan. Yakni, Kecamatan Driyorejo, Menganti, dan Kedamean. Menurut dia, fasilitas pendidikan di tiga kecamatan tersebut sangat dibutuhkan. “Apalagi Driyorejo. Tahun ini sudah kami tambah saja masih kurang,” katanya.

Kapan USB itu dibangun? Mahin masih menunggu tim anggaran pemkab dan badan anggaran DPRD Gresik. Sebab, kebijakan tersebut menjadi wewenang kedua lembaga. “Tetap kami usulkan. Karena sudah memang butuh. Namun, realisasinya tetap bergantung pada pembahasan anggaran di DPRD,” katanya.

Selain itu, pihaknya menyiapkan kajian. Khususnya, berapa lulusan dari SD dan berapa daya tampung yang tersedia. “Nanti ketemu kebutuhannya. Tidak serta-merta langsung dibangun,” tuturnya.

Dispendik juga berupaya membangun sekolah di wilayah lain. Namun, pihaknya masih mencari apakah ada tanah negara (TN) yang bisa digunakan. Sebab, status TN bisa mempercepat pembangunan sekolah. “Masih banyak wilayah yang butuh. Wilayah kota juga membutuhkan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda menyatakan, pihaknya mendukung penambahan sekolah baru. Namun, dewan menyarankan tetap melalui pengkajian. Menurut dia, dewan bakal mengusulkan SMPN 33 Gresik. Ternyata lebih dulu direncanakan dispendik. ”Kalau memang di wilayah tersebut kebutuhan masih banyak, ya harus dibangun. Tapi, dispendik juga harus siap data lulusan siswa SD dengan sekolah yang ada,” ujarnya.

Politikus PPP itu menyebutkan, sistem zonasi PPDB kali ini masih diliputi banyak problem. Terutama soal banyaknya siswa yang gagal sekolah di SMP negeri. Penyebabnya, jumlah sekolah negeri masih minim. ”Perlu dikaji dulu baru diusulkan,” tandasnya.