Temuan Komisi E DPRD Jatim, Kesulitan Ekonomi Akibat Covid-19 Makin Terasa

24 April 2020 - 22:50 WIB
Dr Sri Untari menyerahkan bantuan saat berkunjung ke beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang

MALANG (SurabayaPost.id) – Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Sri Untari MAP menegaskan jika akibat wabah Covid-19 kesulitan ekonomi masyarakat kian terasa. Temuan itu dirasakan saat melakukan monitoring di Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Jumat (24/4/2020).

Menurut dia, dampak sosial Covid-19 sudah sangat luar biasa. “Utamanya dampak terhadap ekonomi masyarakat kecil,” jelas Sri Untari.

Menurut Sri Untari, dari tujuh Kecamatan yang sudah didatangi bersama anggota Komisi E Dapil Malang Raya lainnya. Ditemukan persoalan yang sama, yakni persoalan ekonomi masyarakat menjadi sangat rentan.

“Persoalan yang kita temukan di lapangan hampir sama, ini perlu langkah kongkrit dari Pemerintah. Karena masyarakat yang rentan terhadap persoalan sosial semakin banyak sejak merebaknya pandemi Covid-19 ini,” tutur Sri Untari.

Wanita yang juga sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur itu, lebih jauh menyampaikan kondisi seperti ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang saja. Tetapi di seluruh desa di Indonesia pasti mengalami persoalan yang sama.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarnata menerima bantuan dari Ketua Yayasan Eng Ang Kyong Iwan Handoyo serta Dirut Hawaii Group Bambang Yudho Utomo.

Kalau mendengarkan keluhan para Kepala Desa yang dikhawatirkan saat ini bukan saja penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid-19, lebih dari itu adalah persoalan kehidupan masyarakatnya.

Karena itu, Komisi E akan bersurat kepada Kementerian Desa Tertinggal, agar mempertimbangkan pengalihan dana desa untuk kepentingan nonfisik. Karena saat ini yang sedang dialami masyarakat adalah kesulitan ekonomi.

“Masyarakat kita sangat butuh beras, kalau tidak ada yang dimakan pasti muncul persoalan baru, yang repot nanti juga aparat. Karena itu sebaiknya anggaran bangunan fisik di desa dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19,” tandas Sri Untari.

Pihaknya menambahkan kalau persoalan jalan berlubang, dan gorong-gorong rusak, masih bisa ditunda pembangunannya tahun depan, tetapi kalau urusan rakyat lapar tidak bisa ditunda.

“Untuk tahun ini saja, dana desa digunakan penanganan dampak Covid-19, kalau situasi sudah normal, anggaran bisa kembali dialokasikan untuk pembangunan fisik,” tukas Sri Untari.

Sebelumnya Sri Untari akan berkoordinasi dengan anggota Komisi E lainnya. Apalagi di Komisinya juga ada Hikmah Bafaqih Wakil Ketua Komisi E, yang se Partai dengan Menteri Desa Tertinggal A. Halim Iskandar, komunikasi awal lebih mudah dilakukan.

Selain itu, untuk menangani para mahasiswa yang masih berada di pemondokan sekitar Dau dan Karangploso, pihaknya meminta ada pertemuan dengan Forum Rektor dan Kemendikti, untuk bersama-sama mencarikan solusi.

“Bagi mahasiswa yang masih tertahan di sini, harus ada kepedulian. Mereka jika diberi beras agak sulit, sementara kiriman dari orang tua sudah tidak didapat karena pekerjaan orang tuanya juga sulit,” tambahnya.

Untuk itu, perlu adanya kepedulian pihak kampus. Harapannya agar para mahasiswa ini masih bisa bertahan hidup di tempat kostnya.

Ia menyampaikan, situasi saat ini, sangat tidak menentu, kebijakan yang cepat dan tepat harus diambil pemerintah. Saat ini menurut dia seluruh Kementrian ingin bertindak cepat dengan caranya masing-masing.

Meskipun cara tersebut terkadang menyulitkan bagi perangkat ditingkat bawah. Untuk itu pihaknya berpesan kepada perangkat kecamatan dan desa bisa lebih sabar lagi.

“Bapak dan Ibu merupakan ujung tombak pemerintah, semoga tetap diberi kesabaran dalam menghadapi protes maupun ketidakpuasan dari masyarakat, tetapi yakinlah ini merupakan amal ibadah tersendiri,” (tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Sri Untari, juga membagikan APD untuk petugas Puskesmas Dau dan Karangploso. Selain itu, desinfektan dan leaflet. (aii)