GRESIK (SurabayaPost.id)–Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo melakukan antisipasi sejumlah kemungkinan terburuk diwilayahnya. Kapolres yang baru menjabat tiga hari kerja ini menggandeng Pemkab Gresik, Kodim 0817 dan Dinas Pendidikan yang melibatkan kepala sekolah dan guru untuk aktif melakukan pengawasan terhadap para siswanya agar tidak terprovokasi aksi-aksi demo yang beberapa Minggu ini viral dimedsos.
Dalam paparannya, mantan Kapolres Jember ini mengungkapkan sejumlah fakta dihadapan para guru dan kepala sekolah bahwa saat ini provokasi-provokasi terhadap isu-isu politik yang melibatkan anak-anak sekolah meresahkan para orangtua siswa. Mereka khawatir anak-anak mereka tanpa sepengetahuannya (orangtua siswa) terlibat dalam aksi yang berujung terhadap masalah tindak pidana.
“Sekolah harus aktif mengawasi siswanya. Disekolah tentu para guru dan jajarannya yang bertanggungjawab. Sehingga perlu wawasan dan pengetahuan agar para guru tidak kecolongan terhadap pihak-pihak yang sengaja merencanakan melibatkan siswa SMA untuk aksi-aksi demo untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Kusworo Wibowo dalam paparannya di Pemkab Gresik, Rabu (2/10).
Kusworo juga menampilkan sejumlah video keterlibatan anak-anak SMK yang akhirnya ditangkap aparat kepolisian. Karena para siswa itu diduga menganiaya anggota polisi yang sedang mengamankan jalannya demo mereka.
“Akibat provokasi dan narasi hoax siswa STM ini menganiaya aparat akhirnya mereka ditangkap dan mengaku mereka tidak mengerti apa tujuan demo meteka. Pendek kata anak-anak jadi korban hoax. Dan ternyata bukan hanya itu ada orang sudah berumur ternyata menggunakan seragam SMA. Inilah yang kami khawatirkan sehingga kami sebagai aparat yang bertanggungjawab kemanan melakukan acara ini. Kepentingan kita melindungi anak-anak kita demi.masa depan mereka kelak,” tandas Kusworo.
Selain itu, Kapolres juga meminta agar para guru memberikan pemahaman tentang penggunaan media social secara bijak dan smart. “Jangan sekali-kali membuat hoax, menulis dan menyebarkan hoax. Untuk menyebarkan berita sebaiknya melakukan tabayyun lebih dulu. Karena setiap hoax akan berekses hukum dengan ancaman pidana 6 tahun sesuai UU ITE,” urainya
Menindaklanjuti program Kapolres, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto langsung melakukan adanya pakta integritas kepada Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. “Himbauan ini sifatnya wajib, kami akan menindaklanjuti dengan semacam pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua Kepala Sekolah termasuk kepala sekolah SD. Melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pakta Integritas yang sudah ditandatangani harus dikumpulkan di meja saya,” pintanya.
Sambari juga meminta kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, agar himbauan ini disampaikan juga kepada kepala sekolah SLTA di lingkup kerjanya.
“Untuk sekolah dilingkungan Pondok pesantren dan madrasah kami meminta pihak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik agar ikut menyampaikan juga. Tolong agar kita semua mendukung untuk menciptakan Gresik yang kondusif. Dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan desa agar ikut mensosialisasikan kepada Camat, Kades, dan masyarakat melalui RW/RT,” tegas Bupati.
Diakhir acara, mereka melakukan deklarasi siswa anti demo yang dipimpin oleh Burhanuddin Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Gresik. Dalam deklarasi mereka menyatakan, kami Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK sepakat menjaga siswa untuk tidak ikut unjuk rasa dan focus belajar. Para Kepala sekolah ini menyatakan untuk focus menjaga Kabupaten Gresik yang kondusif dan mendukung Indonesia Maju. Deklarasi ini disampaikan oleh sekitar 200 orang yang terdiri dari Para Kepala Sekolah, beberapa Perwakilan Sekolah dan Yayasan sekolah serta beberapa siswa setingkat SLTA.
Leave a Reply