DPRD Gresik Usulkan Program Pokir Untuk Pelatihan Naker

19 May 2022 - 11:11 WIB

GRESIK (SurabayaPost.id)–Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik mengusulkan pelatihan kerja melalui anggaran pokok pikiran atau skema Pikir.

Pasalnya anggaran untuk pelatihan kerja saat ini sangat minim. Pemerintah daerah, bersama wakil rakyat melakukan skema pelatihan tertuang dalam format usulan tahun 2023.

Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan, pelatihan melalui pokir ini diusulkan sejak mengikuti forum musdes, musrenbang kecamatan hingga singkronisasi pokir dewan. 

“Ini memang menjadi PR dan usulan kita untuk menjawab problem pengangguran dan minimnya sertifikasi tenaga ahli oleh para pekerja,” katanya, Kamis (19/5).

Dikatakan Syahrul, anggaran belanja di dinas tenaga kerja terkait pelatihan sangat minim. Padahal, warga membutuhkan sertifikasi pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan.

Adanya industrialisasi, kata dia harus dimanfaatkan maksimal dalam upaya pengentasan pengangguran. Jangan sampai warga lokal tak bisa bekerja di kotanya sendiri. 

“Kita tahu bahwa anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja sangat minim. Maka program pokir dewan harus menjadi support system dari masalah ketenagakerjaan dan pengangguran,” imbuh Syahrul.

Sementara itu, Kepala Disnaker Gresik Budi Raharjo mengakui anggaran pelatihan kerja selama ini sangat minim. Tahun ini kata dia, kegiatan pelatihan ada 2 sumber yakni APBD Gresik untuk 6 jenis pelatihan sebesar Rp632 juta. 

“Kemudian, dari DAK Rp343 Juta untuk pelatihan kewirausahaan. Untuk yang APBD meliputi pelatihan las, kelistrikan, scafolding, soft skill dan operator alat berat,” ujarnya.

Budi menambahkan, pihaknya sepakat program pelatihan kerja diperluas melalui dana pokir dewan. Untuk teknisnya, dinas tenaga kerja bakal melakukan pendataan warga  yang akan mengikuti pelatihan, data by name dan by addres.

Yang kedua terang dia, pihaknya akan memilah dan menyamakan minat pelatihan berdasarkan alamat. Jika pelatihan harus menggunakan berbagai alat yang hanya tersedia di lembaga pelatihan, maka akan ditempatkan di lembaga, termasuk sertifikasi kompetensinya.

“Satu anggota DPRD-kan minimal 2 kecamatan dapilnya dan dalam 1 dapil kan rata-rata lebih dari 20 desa. Jadi nanti pelatihan antar anggota dewan bisa dibedakan,” terang Budi menanggapi usulan pelatihan kerja dari dana Pokir DPRD Gresik. (adv/uki)