Komitmen Kota Malang Siap Topang Gerak Pembangunan Nasional

9 May 2019 - 19:38 WIB
Saat itu Wali kota Sutiaji didampingi Sekkota Wasto,  Asisten Administrasi Umum Pranoto, Kepala BPKAD Sapto P Santoso dan Kabag Humas Widianto di acara Musrenbangnas di Jakarta.
Saat itu Wali kota Sutiaji didampingi Sekkota Wasto,  Asisten Administrasi Umum Pranoto, Kepala BPKAD Sapto P Santoso dan Kabag Humas Widianto di acara Musrenbangnas di Jakarta.

MALANG  (SurabayaPost.id) – Kota Malang berkomitmen untuk selalu siap menopang gerak pembangunan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji ketika menghadiri Musrenbangnas dan Rencana Kerja Pemerintah 2020 di ballroom Shangri La Jakarta, Kamis  (9/5/2019).

Saat itu Wali kota didampingi Sekkota Wasto,  Asisten Administrasi Umum Pranoto, Kepala BPKAD Sapto P Santoso dan Kabag Humas Widianto.    Menurut Sutiaji banyak isu strategis yang menjadi bahan pembahasan.

“Ada issue issue strategis yang diperbincangkan dan akan dirumuskan sebagai guidance (panduan) bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Pola top down dan bottom up yang dipadukan  diharapkan mampu mengawinkan dan mengharmonisasikan arah pembangunan di antara Pusat dan Daerah,” jelas dia.

Menurut dia, hal itu bagi kota Malang menjadi  entry point yang sangat strategis. Alasannya, karena kota Malang menjadi bagian penting dalam pergerakan dan pertumbuhan pembangunan serta perekonomian di Jawa Timur.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dalam acara Musrenbangnas.

“Jelas kita (kota Malang) tidak ingin hanya menonton dan atau berpuas diri dengan label kota dengan peran strategis tersebut. Dan sesuai pesan yang disampaikan Presiden untuk daerah,  maka kota Malang memiliki peran penting dalam penguatan industri ekonomi kreatif,” jelas dia.

Walikota penggemar olahraga bulutangkis ini melihat komunitas pelaku ekonomi kreatif di kota Malang sangat potensial.  “Seperti komunitas Startup Singoedan (Stasion) Malang. Komunitas ini setiap tahun mampu menghimpun ratusan start up.

Sesuai dengan tantangan yang diberikan Presiden Jokowi kepada daerah, kata dia,  agar daerah tidak terjebak pada pengembangan keterampilan konvensional.

Makanya generasi muda kreatif kota Malang yang diantaranya terhimpun di Stasion,  telah melangkah dan merambah dunia Fintech, Design Principles, Automated Test dan Animation for Industries.

“Itu menandakan bahwa gairah masyarakat kota Malang sangat tinggi. Trrutama terhadap industri digital,” ujar Sutiaji.

Seperti yang ditegaskan Presiden Jokowi pada saat membuka Musrenbangnas 2019, dalam pengembangan pendidikan,  daerah jangan berkutat pada pendekatan konvensional.

“Masak dari tahun ke tahun, dari dulu hingga sekarang di SMK jurusannya pembangunan,  sipil. Iya ( gak apa apa ) harusnya sudah diperbanyak dan dikuatkan untuk jurusan digital, merambah teknologi fintech, design principle, artificial intelligence,  virtual reality, dan yang lainnya. Kalau tidak kita siapkan sedini mungkin, ya kita tertinggal,” kata Jokowi.

Dengan didampingi Wapres Jusuf Kalla,  Presiden Jokowi menekankan 3 (tiga) hal yang harus dilakukan, agar Indonesia mampu menjadi negara besar,  yakni (1) Pemerataan pembangunan infrastruktur, (2) Reformasi Birokrasi, dan (3) Pembangunan Sumber Daya Aparatur.

“Saya tegaskan tanpa pembangunan infrastruktur dan tidak kita lakukan,  maka kita tidak bisa loncat jauh. Karenanya Pemerintah gencar membangun jalan jalan tol,  airport, koneksitas antar daerah, menghubungkan jalan besar dengan jalan kecil, menyambungkan dengan kawasan industri,  kawasan wisata dan kawasan umkm. Itu semua akan menjadi penggerak kuat pertumbuhan ekonomi,” tegas Jokowi.

Di bidang reformasi birokrasi, presiden mendorong untuk melakukan penyederhanaan kelembagaan,  pemangkasan alur perijinan, pembubaran dan atau peleburan BUMN (red. daerah BUMD) yang tidak efisien dan membebani, mendorong investasi melalui kemudahan ijin.

“Bayangkan untuk perijinan investasi,  saat tahun pertama memimpin (presiden), ada 259 ijin dan pasti ruwet, serta prosesnya bisa bertahun tahun. Sekarang dari 259 sudah jadi 58 ijin, dan itu bagi saya juga masih kebanyakan. Bila perlu cukup 5 perijinan,” ujar Joko Widodo secara masygul. Langkah pangkas perizinan dilakukan,  karena Indonesia masih defisit neraca perdagangan, yang artinya ekspor dan investasi belum optimal.

Di bidang pembangunan SDM, selain fokus penguatan pendidikan link match,  secara khusus menekankan kepada jajaran dinas pendidikan (daerah) untuk tidak terjebak anggaran rutin harus ada inovasi program.

Sedangkan di bidang kesehatan,  masalah stunting dan gizi buruk menjadi sorotan.  Mengakhiri arahan, presiden berkesempatan menyampaikan duka cita ke petugas KPPS se Indonesia, yang meninggal kala menjalankan tugas. (lil)