Wakil Ketua DPR, Nur Qolib : DPR Periode 2019-2024 Wajib Wujudkan Program Pembangunan Desa Mandiri

GRESIK (SurabayaPost.id)–Meski tidak lagi terpilih menjadi anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib berjanji akan tetap mengawal program pembangunan desa mandiri. Ia juga meminta anggota DPR periode 2019-2024 agar tetap mengawal dan melanjutkan program yang digagasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami berpesan dan sekaligus meminta kepada rekan-rekan (anggota DPR 2019-2024) yang terpilih kembali agar program ini dikawal dan diwujudkan. Karena program ini akan memperlihatkan bahwa DPR benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui program desa mandiri, utamanya di pedesaan,” ungkap Nur Qolib, Kamis (27/6).

Nur Qolib diketahui adalah penggagas program desa mandiri. Dengan harapan melalui gerakan yang ia lahirkan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dari kota hingga desa.

Bahkan dalam rangka mengaplikasikan program prioritas Kabupaten Gresik yang sudah disepakati bersama Eksekutif dan Legislatif, Wakil DPRD Gresik Nur Qolib juga pernah mengadakan rod show untuk mensosialisasikan program pembangunan Desa mandiri disejumlah Kantor Kecamatan.

Nur Qolib menambahkan, ada 5 program prioritas yang akan diterapkan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satu program utamanya adalah kemandirian Desa yang menjadi tujuan dari empat program yang lain.

Program-program tersebut adalah, pertama, Pembangunan ekologi berkelanjutan yang mencakup ketersediaan air minum yang layak, pelayanan sanitasi dasar, pengentasan kawasan kumuh. Kedua terkait, Peningkatan Kemandirian Ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta pengembangan potensi lokal.

Program ketiga yaitu, penguatan distribusi layanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Dengan program ini Nur Qolib berharap program pengentasan kemiskinan terutama terkait permasalahan ke-validan data base bisa teratasi.

Sedangkan program keempat adalah Pengembangan teknologi informasi (IT) untuk peningkatan pelayanan publik dan penyelanggaran pemerintahan. Program ini akan membantu Pemdes agar lebih tarnsparan dan berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Politisi PPP ini menambahkan di 2019, semua desa harus memiliki Website. Sebab informasi adalah hal yang sangat penting, masyarakat tidak perlu bertanya-tanya ke kepala desa terkait dana Desa dan lainnya, sehingga Pemdes bisa lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran. “Program terakhir, yang kelima adalah kemandirian Desa. Intinya dari lima program itu, tujuannya untuk kemandirian Desa,” ungkap Nur Qolib.

Pria yang hobinya melantunkan lagu dangdut koplo ini juga mengaku meski dirinya tidak lagi sebagai wakil rakyat pada periode 2019 – 2024 nanti, ia akan tetap aktif memantau desa mandiri ini. Sebab tujuan awal digagasnya desa mandiri adalah untuk kesejahteraan rakyat secara merata. Dan bukan bagian dalam kepentingan politik.

“Kendati sudah tidak anggota dewan lagi. Saya tetap akan aktif menggelorakan desa mandiri ini, karena manfaatnya sudah dirasakan banyak desa. Soal anggota DPR dan masyarakat biasa hanya beda tipis. Artinya tergantung niatnya. Selama kita berkeinginan dengan niat ihlas untuk kebaikan dan kemajuan Gresik meskipun masyarakat biasa tetap bisa kita lakukan,” katanya.

Ditegaskan lagi, jika desa-desa di Gresik yang jumlahnya sekitar 330 bisa mandiri, maka desa tersebut akan bisa mengatur dan mengelola desa sendiri tanpa banyak campur tangan pemerintah daerah maupun pusat.

Untuk mewujudkan harapan ini sebut Nur Qolib, Pemkab Gresik harus mendukung terwujudnya desa mandiri. Paling tidak, Pemkab menyiapkan alokasi dananya.

“Nah, saat ini kan pemerintah sudah mulai mewujudkan melalui program DD (dana desa), ADD (alokasi dana desa), dan dana transfer daerah dan lainnya,” tambah Nur Qolib.

Oleh sebab itu, sambung Qolib dengan gelontoran dana yang cukup besar dari pemerintah tersebut, desa mandiri ini bisa segera diwujudkan. (adv)

Baca Juga:

  • Unsur Pimpinan DPRD Gresik Bersumpah Emban Amanah Masyarakat
  • Ketua Komisi ll DPRD Gresik Minta Penglolaan Bandar Grisse Dibuatkan UTP
  • Studi Banding Regulasi Bandar Grisse, DPRD Gresik : Hasil Studi Banding Harus di Eksekusi !
  • Siapkan Regulasi Bandar Grisse, DPRD Gresik dan KWG Berencana Studi Banding ke Malioboro
  • Berdalih Sakit Tanpa Surat Dokter, Anggota DPRD Gresik Terdakwa Kasus Pemalsuan Merk Pupuk Mangkir Sidang
  • Husnul Akib Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Gresik
  • DPRD Gresik Perioritaskan Bantuan Keuangan Atasi Ekonomi Ditengah Wabah Covid-19
  • ePaper: DPRD Gresik Siap Distribusikan Kuota Internet Rp 3,3 Miliar Ke 330 Desa
  • Dinas Perhubungan Gresik Terapkan Protokol Kesehatan Penumpang Kapal Gresik-Bawean
  • Kasus Positif Mencapai Angka 500, Penanganan Covid di Gresik Amburadul
  • Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.