MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tetap memprioritaskan penanganan stunting di tengah isu efisiensi anggaran pada 2026 mendatang. Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan bahwa penurunan stunting telah menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029 dan akan terus menjadi fokus pemerintah kota.
“Soal ini Pak Wali dan saya tidak terlalu terpengaruh terhadap efisiensi, bahwa stunting itu menjadi prioritas kita. Masih ada 2000 lebih yang punya potensi stunting dan itu menjadi fokus kami,” ucap Wawali Ali usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P2AP3KB, Selasa (9/12/2025), di Mini Block Office Balaikota Malang.
Pemerintah Kota Malang akan memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan untuk menopang upaya penurunan stunting. Wawali Ali menjelaskan bahwa 10% dari kuota tiap dapur MBG akan diarahkan untuk penuntasan stunting, sehingga efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh pada penanganan stunting.
“Karena sebenarnya di Program MBG 10% ada kewajiban untuk (pemenuhuan gizi, red) ibu hamil. Untuk menjaga stunting itu ada kewajibannya. 10% dari kuota tiap dapur itu diarahkan untuk penuntasan stunting, sehingga efisiensi tidak terlalu berpengaruh pada penanganan stunting,” ucap Wawali Ali dikutip dari rilis Bagian Prokompim Setda Kota Malang.
Berdasarkan data e-PPGBM, jumlah balita stunting di Kota Malang hingga Oktober 2025 menyisakan 8,51% atau sebanyak 2.887 balita. Untuk itu, pemerintah kota akan menerapkan strategi percepatan penurunan stunting dari hulu ke hilir, termasuk bimbingan perkawinan terintegrasi, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, dan peningkatan cakupan ASI eksklusif.
Wawali Ali menekankan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan lintas sektor yang terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengoptimalan penanganan stunting akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan perangkat daerah, swasta, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang, Donny Sandito, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka membahas pengentasan isu stunting. “Selain itu, tujuan pelaksanaan rakor ini juga untuk monitoring capaian program pencegahan stunting yang telah dilaksanakan oleh setiap stakeholder. Serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksnaan program di lapang sekaligus merumuskan solusi bersama,” urainya. (Hms).