GRESIK (SurabyaPost.id)—Komisi 1 DPRD Gresik bersama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Gresik menggelar Forum Group Diskusi (FGD) bersama wartawan bertajuk ‘Peranan Media dalam Pemberitaan capaian program Nawa Karsa di Era Digital’. Sejumlah wartawan yang hadir memberi apresiasi program Nawakarsa Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Choirul Huda salah satu wartawan mengatakan, kepemimpinan Gus Yani (panggilan akrab Bupati Gresik) yang hanya 3,5 tahun masih juga harus menghadapi Covid-19 selama 2 tahun menurutnya adalah tantangan yang sangat luar biasa.
“Saya mengapresiasi capaian program Nawakarsa. Karena praktis dengan Covid yang nyaris 2 tahun dan hampir seluruh wilayah di Indonesia terdampak. Tetapi pemerintah kabupaten Gresik masih mampu mengeksekusi Nawakarsa dengan sangat baik,” kata Huda panggilanya saat sesi diskusi dengan Komisi 1 DPRD Gresik, Senin (27/11/23).
Huda membeberkan sejumlah keberhasilan Gus Yani mengeksekusi prpgram Nawakarsa. Misalnya soal kesehatan gratis (UHC) yang sudah berjalan 100 persen lebih, pembangunan infrastruktur jalan poros, pendidikan, intervensi penanggulangan bajir Sungai Kali Lamong, Gresik Migas bukan hanya mengejar profit tetapi berbasis pelayanan masyarakat khususnya nelayan dengan SPBN, PDAM Giri Tirta yang pelayananya tambah membaik. Dan hampir semuanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Hanya saja masih ada program Nawakarsa lainya yang tidak dipaparkan datanya. Sehingga teman teman wartawan tidak memiliki data untuk disampaikan kepada publik. Saya memgapresiasi Dinas Kominfo yang telah memberikan gambaran keberhasilan Nawakarsa sehingga bisa kita buat dasar penulisan,” ungkapnya.
Wartawan lainya juga mengkriitik Komisi 1 DPRD Gresik yang meminta kritik dan saran kepada wartawan terkait publikasi soal program pemerintah. Sejumlah wartawan menyampaikan, saat ini dsn sudah puluhan tahun lalu pasca reformasi pers telah berubah menjadi industri. Sehingga menjadi profit meski terikat dengan berbagai aturan.
“Pers pasca reformasi menjadi perusahaan profit. Tentu ada ketentuan yang mengikat. Jika yang diharapkan adalah sosialisasi keberhasilan sebuah pembangunan, maka Gresik bisa mencontoh Banyuwangi. Meski APBD Banyuwangi tak sebesar APBD Gresik tetapi untuk anggaran sosialisasi yang bersifat iklan untuk media massa mencapai Rp12 miliar,” kata Mohammad Sholeh salah satu wartawan yang ikut dalam FGD, Senin (27/11/23).
Dijelaskan Sholeh panggilanya, iklan berbayar entah berbentuk advetorial maupun display tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan Pers tanpa adanya ikatan kontrak pembayaran sesuai dengan aturan. Karena jika wartawan membuatnya sendiri dan tidak ada laporan pada perusahaanya maka yang timbul masalah adalah wartawanya.
“Inilah yang perlu dipahami dan disadari. Mengapa publikasi soal keberhasilan di Gresik rendah. Karena anggaranya yang tidak memungkinkan. Sehingga DPR sendiri harus memahami problem kenapa sosialisasi keberhasilan pemerintah minim,” imbuhnya
Sebelumnya Komisi 1 DPRD Gresik menyampaikan bahwa FGD adalah wahana diskusi dan aspirasi agar terjadi sinergi antar OPD dan pihak luar yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
“FGD adalah forum serap aspirasi. Sesuai dengan judul di forum ini kita akan menggali soal program nawakrsa dari wartawan semua yang hadir. Saya ingin mendapat masukan dan kritik soal program nawakarsa. Lalu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana solusinya,” kata Mohammad Nasir anggota Komisi 1 saat membuka sesi diskusi, Senin (27/11/23).
Ditambahkan Ketua Komisi 1 Syaifudin, FGD ini adalah forum yang bisa dimanfaatkan untuk diskusi yang selama ini di OPD tidak memiliki anggaran untuk pertemuan semacam ini. Maka dengan adanya FGD bisa digunakan untuk sharing dan dengan berbagai pihak utamanya soal yang berhubungan dengan capaian pembangunan di Gresik.
“Nawakarsa butuh di evaluasi kekurangan dan kelebihanya. Dan pagi ini adalah moment yang pas karena yang di undang juga wartawan. Agar tidak salah mengambil aspirasi karena yang banyak tahu tentu adalah teman teman wartawan,” imbuhnya.
Sementara itu Kabag Prokopim Imam Basuki menjelaskan, untuk anggaran terkait dengan kehumasan naik dua kali lipat. Yang sebelumnya hanya Rp3,2 untik tahun 2024 ini menjadi Rp7 miliar.
“Tahun 2024 naik dua kali lipat. Meskipun anggaran itu sudah tidak lagi di Prokopim, karena tahun 2024 anggaran untuk kehumasan sudah ikut ke Dinas Kominfo,” kata Imbas
Setidaknya tandas Imbas, pihaknya telah berusaha membuat seproposional mungkin agar kehumasan berjalan dengan baik dan bisa mencakup berbagai kegiatan pembangunan sehingga tersampaikan kepada masyarakat.
“Dengan masyarakat tahu dan mengerti mereka akan memanfaatkan. Misal UHC tidak diketahui masyarakat kan Eman,” pungkasnya.