MALANG (SurabayaPost.id) – Rektor perguruan tinggi di kota Malang sepakat menolak aksi-aksi kerusuhan terkait sidang penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kesepakatan tersebut dicelupkan, Kamis (20/6/2019).
Langkah ini diambil karena proses Pemilu yang berlangsung sejak April 2019 lalu hingga kini masih berkelanjutan. Bahkan menuju ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa Pemilu.
Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR, MS mengajak seluruh mahasiswa serta masyarakat di kota Malang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Menurut dia serahkan semua proses sidang sengketa Pemilu kepada MK.
Dia juga mengajak untuk menjaga kerukunan di kota Malang. “Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan mahasiswa, khususnya di kota Malang untuk menyerahkan semua proses sidang kepada MK. Kita serahkan semua dan kita terima dengan legowo,” kata Nuhfil Hanani.
Tak hanya itu, Nuhfil juga meminta agar seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa untuk turut membantu dalam menyejukkan suasana selama proses pesta demokrasi ini berlangsung.
Penolakan kerusuhan juga dikatakan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Abdul Haris menyerukan untuk menjaga persatuan dan persaudaraan.
“Saya berharap masyarakat dan mahasiswa di kota Malang tidak terprovokasi dan ikut-ikutan datang ke Jakarta menuju MK dan tidak melakukan hal hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan banyak orang,” terang Abdul Haris.
Masih kata Haris, pihaknya meminta agar proses sidang sengketa Pemilu kepada MK sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, “Mari semua pihak untuk tetap bersabar, tentunya saya menolak kerusuhan karena itu akan merugikan diri sendiri,” kata dia. (lil)
Leave a Reply