Survei Indikator Politik Indonesia : Kinerja Penegak Hukum Sudah Maksimal

25 October 2020 - 21:07 WIB

JAKARTA (SurabayaPost.id) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional secara virtual terkait kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerja lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi, Minggu (25/10/2020).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, bahwa secara umum kinerja penegak hukum dalam membantu kinerja pemerintah sudah maksimal.
Burhanuddin mencontohkan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum sudah setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kepolisian secara umum dalam penanganan demokrasi sudah bagus, tapi dalam soal trus terhadap institusi secara umum sudah setara dengan KPK,” kata Burhanuddin, dalam diskusi virtual dengan tema Politik Demokrasi di era Pandemi covid-19, dengan nara sumber Eva Kusuma Sundari dari Institut Sarinah dan Saan Mustopa (Partai Nasdem), Mardani Ali Sera (PKS), serta Hinca I.P Pandjaitan (Partai Demokrat).

Lebih lanjut Burhanuddin mencontohkan kasus dugaan korupsi yang diungkap Kepolisian yaitu kasus Djoko Tjandra. Dalam ungkap kasus tersebut, kepolisian secara terbuka mengungkap seluruh oknum jenderal di Kepolisian yang diduga terlibat.

“Di tangan Pak Idham, penanganan Djoko Tjandra, orang pesimis. Inilah yang akan menjadi lonceng kematian buat kepolisian, sebab diduga banyak melibatkan oknum-oknum jendral di Kepolisian, tapi Pak Idham merubah krisis menjadi kesempatan,” imbuhnya.

Burhanuddin mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan kepada seluruh lembaga hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam membantu kinerja pemerintah.

“Kita harus membantu semua penegak hukum agar berjalan secara baik. Kalau Kepolisian dan Kejaksaan berhasil memulihkan dengan baik, tidak menurunkan kepercayaan KPK dalam memberantas korupsi. Ini tiga lembaga sebagai ujung tombak masyarakat dalam menegakkan hukum terasuk dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Selain itu, Burhanuddin juga meminta Presiden Jokowi agar lebih mendengar aspirasi kelompok-kelompok yang kurang puas dengan kinerja Presiden agar performa pemerintahan lebih meningkat lagi kedepannya.

“Saran saya kepada Presiden Jokowi, soal perbaikan kondisi demokrasi yang melemah ini, khususnya menghadapi mereka yang kurang puas dengan kinerja presiden; maka pak presiden harus bisa menghendel mereka-mereka yang kecewa dengan performa demokrasi saat ini,” tuturnya.