Soal SK Kumuh, Wawali: Yang Dibutuhkan SK Prioritas 

11 October 2019 - 20:27 WIB
Wawali Punjul Santoso

BATU (SurabayaPost.id ) – Disebut ada 16 desa dan kelurahan di Kota Batu yang dikategorikan  kumuh, Wakil Wali Kota (Wawali) Batu Punjul Santoso meradang. Politisi PDIP itu tak percaya dengan penyebutan tersebut. 

“Di Kota Batu tak ada yang kumuh. Tidak perlu SK kawasan kumuh. Yang diperlukan  hanya SK prioritas,” kata Punjul Santoso, Di Kota Batu tak ada yang kumuh, adanya hanya SK prioritas.Kalau ada yang menyebut  sejumlah puluhan desa maupun kelurahan yang klaim kumuh,mereka harus bisa menjelaskan yang kumuh letaknya dimana,” kata Punjul Santoso, Jumat (11/10/2019).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pendamping National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh Kota Batu, Indro Budiono menyebutkan bila ada 16 desa/kelurahan yang terindikasi masuk kawasan kumuh. Untuk menangani hal itu dia mengatakan bila Wali Kota harus mengeluarkan SK soal kawasan kumuh. 

Menurut Wawali Punjul Santoso, penilaian tersebut tidak benar. Dia mengatakan kalau ada yang menyebut  ada belasan desa maupun kelurahan yang klaim kumuh, mereka harus bisa menjelaskan yang kumuh letaknya dimana.

“Lalu definisi kumuh itu seperti apa. Kriterianya   dalam kehidupan warga itu seperti apa? Itu harus jelas. Tidak sepotong-sepotong. Harus detail dan rinci,” jelas dia.

Menurut dia, warga yang belum punya jamban sendiri  tak bisa dikategorikan bahwa kawasan warga tersebut kumuh. Dia sebutkan seperti di Kaliputih, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu

“Di antara warga di kawasan teraebut memang ada yang belum mempunyai jamban. Tapi tidak bisa itu digeneralisir dan disimpulkan bahwa kawasan tersebut kumuh,”  tandas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Batu era Wali Kota Imam Kabul itu. 

Makanya, dia menegaskan bila tak mungkin akan dikeluarkan SK kawasan kumuh.  Yang sangat memungkinkan kata dia SK prioritas penanganan kawasan permukiman. 

Sementara itu, Didin Dariyanto yang mewakili Lembaga Pemerhati Pariwisata dan Kebijakan Pemerintah ( LPPKP ) mengaku sangat menyayangkan statement yang dilontarkan Indro Budiono. “Tapi  kalau statement itu benar ya sangat disayangkan. Sebab Kota Batu ini merupakan Kota Wisata,” terangnya dia. 

Karena itu dia berharap agar Pemerintah Kota Batu lebih memperhatikan penataan dan pembangunan infrastruktur lebih maksimal lagi. “Agar semua masalah yang menjadi dasar terjadinya kekumuhan itu bisa teratasi,” pungkasnya (Gus)